Headlines News :
Home » , , » Atur Larangan Gratifikasi, Cara DIY Reformasi Birokrasi

Atur Larangan Gratifikasi, Cara DIY Reformasi Birokrasi

Written By Metro Post News on Rabu, 03 Desember 2014 | 11.38

Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat penilaian B plus dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
Salah satu upaya peningkatan reformasi birokrasi di DI Yogyakarta adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur (SE) DIY No.12/2014 tentang Penegasan Larangan Gratifikasi.
Surat edaran tersebut menegaskan aturan-aturan larangan gratifikasi kepada aparatur pemerintah kepada seluruh pimpinan kabupaten/kota serta satuan kerja perangkat daerah seluruh DIY.
Kepala Bagian Humas Biro UHP Sekretariat Daerah DIY Iswanto menjelaskan, dalam SE itu Sultan melarang seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) se-DIY untuk menerima segala pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang berharga lainnya dari manapun yang patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan.
Kemudian, Sultan juga melarang para pejabat se-DIY untuk memberi uang atau barang berharga lainnya untuk menyelesaikan urusan atau mendapatkan pelayanan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
“Pengaturan tentang gratifikasi merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang sedang dijalani DIY,” ujarnya.
Iswanto mengemukakan setiap pelanggaran terhadap larangan menerima gratifikasi tersebut akan mendapatkan sanksi.
"Sanksi telah diatur sendiri di UU, tergantung pada seberapa berat pelanggaran," ujarnya.
Jenis-jenis pelanggaran dan sanksi, ujarnya, diatur di dalam UU No. 20/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31/2009 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. UU tersebut menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada PNS atau Penyelenggaraan Negara dianggap pemberian suap memiliki risiko sanksi pidana.
Dalam surat edarannya, Sultan juga menyebutkan layanan pengaduan melalui "Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kemendagri" yang dapat diakses melalui www.sapa.kemendagri.go.id.
Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pernah mengungkapkan bahwa perlu mengubah citra birokrasi pemerintah melalui reformasi birokrasi yang berpihak pada kepentingan publik.
Meskipun reformasi birokrasi ini tidak mudah dicapai, namun perlu mengupayakan kembalinya kepercayaan masyarakat pada Pemda dengan melibatkan seluruh stakeholder.
"Selama ini masih ada kritik yang muncul tentang birokrasi yang melayani kepentingan penguasa. Selain itu, belum utamanya etos budaya, penggunaan anggaran yang belum maksimal dan sebagainya masih menjadi ganjalan maka diperlukan pendayagunaan segenap pihak," kata Sultan.
Model pembaharuan birokrasi menjadi pilihan terbaik untuk direalisasikan. Reformasi birokrasi tersebut membutuhkan keteladanan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perbaikan struktur dari hulu dan hilir yang menjadi budaya kerja birokrasi dengan strukturisasi ke arah penyesuaian, kerja sama lintas fungsi, perubahan struktur diikuti pembaharauan tata laksana, SDM, hukum dan tata nilai budaya.
Menurutnya, reformasi birokrasi bisa dicapai dengan kepemimpinan inspiratif dan teladan yang membangun sistem perubahan, perubahan paradigma seluruh pihak yang melaksanakan program, bukti pelayanan publik yang lebih baik untuk layanan hak masyarakat.
Selain itu juga melalui pembiayaan disertai reformasi untuk efisensi anggaran baik dari pemerintah maupun masyarakat guna terwujudnya kinerja pemerintahan yang lebih baik.
Pantau Kerja PNS dari Smartphone
Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menjelaskan bahwa kunci keberhasilan daerahnya adalah penerapan teknologi informasi. Sistem yang disebut e-Office atau sistem penataan administrasi berbasis web.
Agenda kerja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini dapat menata administrasi perkantoran sehingga lebih efisien, cepat, dan akurat.
Program e-Office atau sistem administrasi perkantoran daerah berbasis elektronik memuat beberapa fitur lainnya yakni surat masuk, surat keluar, pertemuan, penghargaan, dan tata naskah.
Sultan menegaskan, paradigma ketatanegaraan yang mengalami perubahan dan kemajuan telah menjadi tuntutan sehingga abdi negara harus mengikuti tatanan perubahan. Salah satunya adalah pengembangan teknologi informasi di bidang sistem pelayanan.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah