Headlines News :
Home » , , , » Dampak Aliran Dana ke Rekening Pribadi, Kejati DKI Jakarta dan Kejari Jaksel Sama-sama Periksa Para Kasi PU Kecamatan Secara Insentif

Dampak Aliran Dana ke Rekening Pribadi, Kejati DKI Jakarta dan Kejari Jaksel Sama-sama Periksa Para Kasi PU Kecamatan Secara Insentif

Written By Metro Post News on Senin, 22 Desember 2014 | 16.23

Jakarta, Metro-Post.Aliran dana dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta kepada para Kepala Seksi PU di 44 kecamatan mulai melahirkan dampaknya. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mulai memeriksa ke-44 Kasi PU kecamatan itu secara insentif.

 Bahkan, para Kasi PU kecamatan itu diperiksa secara marathon juga oleh pihak Kejaksaan Negeri di wilayahnya masing-masing. Beberapa kepala seksi pekerjaan umum di kecamatan-kecamatan Jakarta Selatan melantunkan nyanyian sumbang.

Mereka mengaku sudah menjadi “korban” dari kebijakan para pimpinannya, dan akhirnya harus ikut menanggung resiko. Seperti diketahui, di penghujung tahun 2013, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta mengalirkan dana hingga Rp. 104.63 miliar ke rekening pribadi para pejabat di tingkat kecamatan itu, termasuk mereka yang berada di Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menyerukan larangan transaksi tunai untuk kegiatan-kegiatan di atas Rp. 100 juta. Semuanya harus melalui rekening Bank DKI. Di lain pihak, Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan, tengah memburu target zero hole (Jakarta tanpa jalan berlubang) di akhir tahun 2013. Ujung-ujungnya diambil solusi, menyalurkan anggaran swakelola perbaikan jalan ke rekening kecamatan-kecamatan di DKI Jakarta agar kegiatan penambalan jalan tak terhambat soal dana.

Ternyata, kecamatan-kecamatan tersebut mengaku belum memiliki bendahara untuk menampung aliran dana dari Bank DKI tersebut. Akhirnya, daripada program berantakan dan target tak tercapai, diambil solusi dengan membuka rekening di Bank DKI atas nama pribadi pada kepala seksi pekerjaan umum, karena prosesnya lebih praktis. Ranjau pun terinjak dan meledak. Di mata BPK, pola pengaliran dana semacam itu tidak sesuai dengan prosedur.

Apalagi dari aliran dana Rp. 104.63 miliar itu terdapat sekitar Rp. 2.24 miliar yang pengunaannya tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban, sehingga terindikasi jadi kerugian negara. Lantas, siapa yang sebetulnya mengambil inisiatif untuk membuka rekening atas nama pribadi tadi ?. “kami hanyalah penerima dan pelaksana kebijakan”, kata seorang Kasi PU di salah satu kecamatan Jakarta Selatan, seraya mewanti-wanti untuk tidak disebutkan namanya. Ia tidak bersedia merinci lebih jauh makna dari jawabannya itu. (Robby)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah