Headlines News :
Home » , » Kawal Penegakan Hukum, Kementerian Kelautan dan TNI AL Tandatangani MoU

Kawal Penegakan Hukum, Kementerian Kelautan dan TNI AL Tandatangani MoU

Written By Metro Post News on Senin, 01 Desember 2014 | 17.00

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kepala Staf Angkatan Laut (kasal), Admiral Marsetio yang berlaku untuk waktu lima tahun ke depan.
"Dengan MoU ini, harapannya kita bisa menjadikan tujuan utama, visi dan misi presiden sehingga Indonesia bisa berdaulat dengan baik," ujarnya, usai menandatangani notakesepahaman di Gedung RM Martandinata, kompleks Markas Besar (Mabes) TNI, Jakarta, Senin (1/12).
Menteri Susi mengemukakan kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kasal bisa menjadi satu langkah serius untuk mengelola kembali hasil kelautan Indonesia, terutama di bidang perikanan, melalui penegakan dan pengawalan kebijakan moratorium kapal asing, eks asing serta pelarangantranshipment.
Penegakan kedua kebijakan tersebut adalah satu-satunya cara untuk mensukseskan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan lestari, sehingga diharapkan dapat mengembalikan pasokan ikan sebesar 1,6 juta ton per tahun.
Dengan kebutuhan pasokan konsumsi dan industri Indonesia sebesar 3,5 juta ton per tahun, hingga kini baru bisa terpenuhi 68 persen, yakni setara dengan 2,1 juta ton per tahun.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyelaraskan peraturan laut Indonesia dengan peraturan internasional mengenai penegakan hukum di laut.
"Peraturan internasional telah menetapkan batasan-batasan terkait penegakan hukum di laut untuk proteksi lingkungan. Kita tidak boleh punya aturan beda, kalau tidak kita bisa dianggap negara yang tidak menghargai kedaulatan," jelasnya.
Nota kesepahaman KKP bersama AL ini dinilai sangat penting untuk dapat menegakkan kedaulatan laut Indonesia, agar bisa dihargai dunia internasional. Disamping itu juga agar kekayaan laut Indonesia dapat mendatangkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi 250 juta penduduk Indonesia.
Pihak angkatan laut pun menyambut baik penandatanganan nota kesepaham ini. Kasal Adm Marsetyo memandang hal ini dapat menjadi sebuah penguatan bagi angkatan laut dalam menjalankan peran tugas dan fungsinya menjaga wilayah laut Indonesia.
"Ini dapat menjadi penguatan untuk AL dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsi menjaga wilayah laut Indonesia. Apalagi seperti yang disampaikan Ibu Susi, selama setahun kita ingin capai target pengelolaan kembali hasil kelautan dan perikanan," ujarnya.
Dalam nota kesepahaman itu terdapat tiga poin disetujui KKP dan TNI AL. Pertama, terkait pengawasan sumber daya kelautan perikanan dengan jangka waktu dua tahun, ditandangani oleh Dirjen PSDKP KKP Asep Burhanudin dan Laksamana Muda TNI Arief Rudianto.
Nota kesepahaman kedua ditandatangani oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar), Laksamana Muda TNI Widodo dan Dirjen SDMKP KKP Suseno. Poin ini terkait bidang peningkatan sumber daya manusia dengan jangka waktu dua tahun. Nantinya akan diimplementasikan melalui kursus, pelatihan, pendampingan, dan bimbingan masyarakat bidang kelautan perikanan.
Ketiga, poin nota kesepahaman terkait pemetaan tematik dan pertukaran data dan informasi untuk lima tahun mendatang. Implementasi yang akan dilakukan antara lain melalui penelitian dan pengkajian pemetaan tematik serta pengadaan sarana dan prasarana, yang ditandatangani oleh Dirjen Balitbang KKP Ahmad Purnomo dan Kadishidros TNI AL Laksamana Pertama TNI Dede Yuliadi.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah