Headlines News :
Home » , » Kebijakan Pembatasan Sepeda Motor Dinilai Tak Adil

Kebijakan Pembatasan Sepeda Motor Dinilai Tak Adil

Written By Metro Post News on Rabu, 03 Desember 2014 | 11.32

Jakarta - Sejumlah kalangan menilai kebijakan pembatasan lalu lintas (lalin) sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat adalah kebijakan yang tidak adil.
Hal itu lantaran penerapan kebijakan pembatasan lalin sepeda motor yang akan diujicobakan pada 17 Desember mendatang tidak berlaku bagi kendaraan dinas operasional petugas alias motor plat merah.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, sebuah aturan bila dilaksanakan dengan banyak pengecualian maka aturan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan akan mendatangkan masalah baru dalam penerapan aturan tersebut.
“Mana bisa diterapkan aturan atau kebijakan baru itu kalau terlalu banyak pengecualian. Aturan dapat diterapkan kalau tidak ada pengecualian. Jadi semua harus mengikuti aturan itu,” kata Agus kepada Beritasatu.com, Selasa (2/12).
Karena itu, pengecualian dalam kebijakan pembatasan sepeda motor itu harus dicabut. Sepeda motor plat merah atau sepeda motor operasional dinas petugas pun seharusnya tidak boleh melintas di dua jalan tersebut.
“Nggak ada tuh sepeda motor punya petugas baik polisi atau Dishub (dinas perhubungan) atau Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang dikecualikan. Semua sepeda motor harus tidak boleh melewati dua jalan protokol itu. Tak ada pengecualian apa pun,” ujarnya.
Penggiat Otomotif Yamaha Aco Bule menyatakan, penerapan kebijakan pembatasan lalin sepeda motor sangat merugikan pegendara sepeda motor. Apalagi ditambah dengan adanya pengecualian dalam penerapan kebijakan tersebut.
“Wah tambah nggak adil dong. Kalau concern terhadap keselamatan pengguna sepeda motor, ya harus semuanya dong mengikuti aturan itu. Petugas juga harus ikuti aturan itu. Jangan ada pengecualian kayak gitu,” ujarnya.
Dengan adanya pengecualian tersebut, Aco khawatir, akan menimbulkan gejolak baru di komunitas penggiat sepeda motor.
“Kita ini sudah sensitif ya. Dengan naiknya BBM (bahan bakar minyak) saja sudah membuat masalah buat kita. Apalagi dengan adanya pengecualian tersebut," katanya. "Jadi pengecualian ini harus dicabut, dihapus. Supaya tidak timbul gejolak atau masalah baru. Kami tidak terima pengecualian itu,” dia menambahkan.
Selain masalah pengecualian sepeda motor petugas, penerapan aturan tersebut berlaku selama 24 jam dalam seminggu. Padahal, bus tingkat gratis hanya beroperasi mulai dari pukul 06.00 hingga 22.00. Di sepanjang kawasan Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat pun ada beberapa tempat wisata yang biasa dikunjungi warga pada hari libur.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah