Headlines News :
Home » , , , » Minimarket Ilegal Harus Dibongkar

Minimarket Ilegal Harus Dibongkar

Written By Metro Post News on Selasa, 23 Desember 2014 | 20.50

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menyatakan siap menjalankan instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menata keberadaan minimarket yang kembali marak di DKI Jakarta.

 Bagi minimarket ilegal, atau berdiri diatas lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. "Kalau memang terlarang, bukan untuk peruntukkannya ya harus dibongkar (minimarket)," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (23/12).

Melakukan penertiban minimarket di Jakarta, ditegaskannya bukan karena dirinya anti terhadap keberadaan minimarket di Ibu Kota. Tetapi, hanya semata-mata untuk menata minimarket agar keberadaannya benar-benar sesuai dengan aturan. Dan tidak mengancam keberadaan pasar tradisional yang ada dalam satu lokasi dengan minimarket. "Saya tidak anti minimarket. Tapi kami akan menata mereka (minimarket)," ujarnya. Untuk melakukan penertiban minimarket ilegal, Djarot telah memerintahkan lurah dan camat di lima wilayah DKI Jakarta untuk melakukan pendataan keberadaan minimarket di wilayahnya masih-masing. Data tersebut harus sudah diserahkan secepatnya kepada Djarot.

 Selain itu, Djarot juga memanggil Kepala Dinas Tata Ruang Gamal Sinurat untuk melakukan pemetaan minimarket. Sehingga dapat diketahui jumlah minimarket yang seimbang di lima wilayah DKI. "Saya sudah perintahkan pada seluruh lurah dan camat untuk mendata keberadaan minimarket. Dinas Tata Ruang juga sudah saya panggil untuk memetakan betul berapa jumlahnya yang seimbang di Jakarta," jelasnya.

Menurutnya, kendati Pemprov DKI telah mencabut Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 115/2006 tentang Penundaan Perizinan Minimarket di Jakarta, menyusul diterbitkannya Ingub Nomor 7/2012 tentang Pencabutan Penundaan Perizinan Minimarket di Jakarta, tidak berarti minimarket bisa dibangun seenaknya. Pengawasan terhadap perizinan pembangunan minimarket tetap harus mengacu pada Perda No 2/2002 tentang Perpasaran Swasta. Hal itu agar pertumbuhan minimarket di Ibu Kota bisa tetap diawasi secara ketat. Dalam Perda No 2/2002 antara lain mengatur pasar modern dengan luas hingga 200 meter persegi harus minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional. Pasar modern dengan luas minimal 200-1.000 meter persegi, harus minimal berjarak satu kilometer dari pasar tradisional.

 Sedangkan supermarket atau hipermarket sekurangnya barjarak 2,5 kilometer dari pasar tradisional. Tanggapan DPRD Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan mengatakan para wali kota di lima wilayah DKI Jakarta harus mengawasi secara ketat calon-calon lokasi minimarket baru. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga tetap harus memeriksa kembali minimarket yang telah berdiri di Jakarta.

 "Wali Kota harus memeriksa kembali keberadaan minimarket di wilayahnya masing-masing. Misalnya apakah ada minimarket yang menyalahi peruntukan wilayah, belum melengkapi izin dan pelanggaran lainnya, sebelum mengeluarkan izin baru," tuturnya. Pada tahun 2011, Pemprov DKI sudah melakukan verifikasi minimarket. Hasilnya, terdapat 1.868 minimarket tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Sebanyak 1.443 di antaranya tidak memiliki izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta.

Namun untuk tahap awal, Pemprov DKI menutup 53 minimarket yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta itu. Dari 53 minimarket yang ditutup, 37 di antaranya juga tidak memiliki izin penyelenggaraan. Dari 37 minimarket itu, 25 di antaranya berdiri sesudah pemberlakuan Instruksi Gubernur Nomor 115/2006 yang melarang pendirian minimarket di Jakarta. Sedangkan 16 sisanya memiliki izin tetapi melanggar Perda.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah