Headlines News :
Home » , , , » Silpa DKI 2024 Diprediksi Capai Rp 30 Triliun

Silpa DKI 2024 Diprediksi Capai Rp 30 Triliun

Written By Metro Post News on Kamis, 11 Desember 2014 | 14.20

Jakarta- DPRD DKI Jakarta memprediksikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 mencapai Rp 30 triliun. Per November 2014, penyerapan APBD DKI baru mencapai 36,07 persen dari total Rp 72,9 triliun. Artinya, anggaran yang baru terserap mencapai Rp 26,3 triliun. Dengan begitu, Pemprov DKI harus mengejar ketertinggalan penyerapan Rp 46,6 triliun, jika ingin realisasi penyerapan mencapai 100 persen. Ketua Komisi D DPRD DKI, Muhammad Sanusi mengatakan anggaran tahun 2014 tidak akan terserap 100 persen mengingat akhir tahun anggaran tinggal 29 hari lagi. "Nggak mungkin lah. Dalam waktu 11 bulan saja penyerapan baru 36,07 persen, apalagi tinggal 29 hari lagi," kata Sanusi di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (11/12). Dia mengatakan, jika ingin menyerap 100 persen, Pemprov DKI harus bekerja keras menggenjot pembangunan. Asumsinya anggaran terserap Rp 1,6 triliun per satu hari dalam sisa 29 hari. "Nah sanggup nggak," ujarnya. Sanusi memprediksikan penyerapan anggaran tahun 2014 hanya akan mencapai 50 persen atau hanya Rp 36,3 triliun. "Banyak program yang dihentikan karena bermasalah," ujarnya. Melihat tingginya SiLPA tahun ini, maka APBD 2015 akan meningkat karena SiLPA yang ada akan ditambahkan dalam rincian APBD berikutnya. "Kalau APBD 2015 yang ada nanti mencapai Rp 60 triliun, kemudian ditambah dengan Silpa kan totalnya jadi Rp 90 triliun. Sudah lompat banyak dari APBD tahun ini," ujarnya. Sanusi menyayangkan rendahnya penyerapan APBD tahun ini. Pemprov seharusnya bisa menggunakan anggaran secara maksimal sebagai tanggung jawab untuk warga Jakarta. Sanusi mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran tak lepas dari penerapan sistem baru secara bersamaan seperti e-budgeting dan Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP). Kedua sistem ini bekerja tanpa diiringi kesiapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Kalau langsung semuanya malah jadi kayak sekarang kan, hancur penyerapannya. Harusnya penerapan e-budgeting dan ULP dilakukan secara bertahap," paparnya. Selain itu, banyak juga proyek bermasalah yang langsung dihentikan, seperti pembelian bus Transjakarta. Padahal pembelian tetap bisa dilakukan namun dengan pembebahan di berbagai sisi, sehingga masyarakat tetap dapat menikmati transportasi massal yang aman dan nyaman. Seperti diketahui, Silpa APBD 2013 hanya mencapai Rp 9 triliun. Penyerapan anggaran bisa mencapai lebih dari 80 persen dari total anggaran Rp 50,11 triliun. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek mengatakan besarnya SiLPA dalam penyelenggaraan keuangan daerah mencerminkan inefektifitas dan inefisiensi hubungan antara kepala daerah dengan DPRD, sehingga mengakibatkan kesalahan perhitungan yang menimbulkan over budget (kelebihan anggaran). "SiLPA itu memang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam APBD Perubahan. Tetapi besarnya SiLPA akan mencerminkan hubungan yang tak efisien dan efektif antara kepala daerah dan DPRD DKI dalam menyusun anggaran," kata Donny dalam acara Talk Show Jakarta Budget Watch dengan tema "Strategi Tata Kelola Anggaran Yang Efektif, Efisien dan Hemat" di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (11/12).
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah