Headlines News :
Home » , , » Urus UKL /UPL di Jakarta Utara Lama dan Mahal

Urus UKL /UPL di Jakarta Utara Lama dan Mahal

Written By Metro Post News on Rabu, 10 Desember 2014 | 13.29

Pengurusan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di Jakarta Utara saat ini mahal dan lama. Hal ini terungkap setelah selama beberapa bulan metropost mengikuti proses pembuatan dokumen tersebut. Padahal dokumen UKL-UPL muncul terkait dengan PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL wajib melakukan UKL dan UPL. Adalah merupakan dasar pengurusan Ijin mendirikan bangunan ( IMB) untuk berbagai macam kegiatan membangun jadi UKL-UPL menjadi semacam ketatalaksanaan Lingkungan Hidup. Salah seorang pelaku usaha yang memintakan dokumen UKL/UPL di Jakarta Utara kepada wartawan mengeluhkan lamanya mengurus, Sebut saja Adi dirinya mengaku telah 8 bulan terhitung dari bulan April 2014 mengurus UKL/ UPL untuk persyaratan mendirikan gudang seluas 3000 m2 di wilayah Penjaringan, namun hingga akhir tahun belum juga dokumen yang diharapkan terbit. Padahal dirinya mengaku sudah mengeluarkan lebih dari 50 Juta rupiah. Memang dirinya memberikan dana sebesar itu tidak langsung kepada petugas Kantor Lingkungan Hidup Kota Jakarta Utara tapi kepada salah satu konsultan Amdal yang direkomendasikan oleh KLH Jakarta Utara. Diungkapkannya pula setelah melewati beberapa kali sidang UKL/UPL sebagai salah satu prosedur dirinya masih harus beberapa kali lagi datang ke Lantai 8 ( Kantor KLH) guna melengkapi sejumlah persyaratan yang terkesan dibuat-buat oleh pegawai di kantor tersebut. Lamanya proses ini menguatkan kesan idom birokrasi “ kalau bisa dibuat lama kenapa harus dipercepat” hal ini sangat bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi yang saat ini di dengung-dengungkan Pemerintah DKI Jakarta. Sempat hal ini ditekusuri wartawan memang ada seorang kepala seksi, Endang, yang membidangi terbitnya UKL/UPL ini terkesan jauh dari sifat melayani hanya karena kurang beberapa kalimat dalam dokumen, dirinya mengharuskan dokumen yang lumayan tebal itu harus diulang oleh konsultan Amdal. Sementara sang Kepala Kantor Mudarisin juga terkesan memberikan kepercayaan penuh atau malah bisa dibilang disetir oleh sang Kasie. Hingga apapun yang dilakukan oleh sang Kasie si Kepala kantor tidak dapat membuat kebijakan. Dari pengamatan, memang terlihat di sekitar meja sang kasie tampak tumpukan dokumen UKL/UPL yang belum terselesaikan dan ditunggu pemohon dan entah kapan bisa terselesaikan. Saat hal ini hendak dikonfirn=amsi kepada sang kepala kantor yang bersangkutan tidak ada di kantor.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah