Headlines News :
Home » , , , » BUPATI TORUT KELUARKAN EDARAN LARANGAN MENEBANG KAYU DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG

BUPATI TORUT KELUARKAN EDARAN LARANGAN MENEBANG KAYU DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG

Written By Metro Post News on Kamis, 12 Februari 2015 | 13.09

Toraja Utara - Toraja Utara sebagai hulu sungai Saddang yang merupakan sumber air bagi beberapa kabupaten yang ada di propinsi Sulawesi selatan, sehingga salah satu cara untuk mempertahankan debit air sungai adalah dengan menjaga kondisi hutan, tidak melakukan penebangan hutan terutama hutan lindung. Namun disayangkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyadari akan hal itu, sehingga sering melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan lindung, dan masih banyak masyarakat yang melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang kadangkala merupakan kayu hasil penebangan masyarakat dalam kawasan hutan lindung, merambah hutan, dan bahkan membagun dalam kawasan hutan, sehingga dinas perkebunan dan kehutanan Torut, bersurat ke bupati Torut. Dan bupati Toraja Utara, Frederik Batti Sorring hari ini mengeluarkan edaran yang disampikan kepada camat, Lurah/lembang se-Toraja Utara. Yang isinya pelarangan dan juga himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan penebangan liar. Menurut kepala Dinas kehutanan dan perkebunan, Ir. Yusug Gelong R.L kepada awak media baru-baru ini diruang kerjanya mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami akan prosedur perijinan pengangkutan kayu, sehingga masih melakukan pengangkutan kayu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya tanpa memiliki dokumen perijinan yang sah, kadangkala masyarakat hanya memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah/lembang. "Kami sudah bersurat ke bupati beberapa waktu lalu, dan sudah ada edaran bupati yang disampaikan kepada seluruh camat, lurah/lembang yang ada di Toraja Utara ", ketus Yusuf Gelong. Dijelaskan bahwa proses perijinan itu harus melalui dinas kehutanan dan perkebunan dengan menyertakan surat keterangan dari lurah/lembang yang bersangkutan, jika memang kayu yang akan diangkut itu adalah kayu yang berasal dari hutan Rakyat. Yang mana hutan hak (hutan rakyat) adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, yang dibuktikan dengan alas title berupa sertifikat hak milik, letter C atau girik, hak guna usaha, hak pakai atau dokumen penguasaan/pemilik lainnya yang diakui Badan Pertanahan Nasional. Sehingga jika masyarakat yang memiliki lahan hutan rakyat jika melakukan pengangkutan pengangkutan harus melalui prosedur yang memiliki dokumen yang sah yang diterbitkan dinas kehutanan, dan sebelum pemberian ijin harus dilakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan hak dan kepemilikan dengan mengecek ke lokasi. Sementara itu disebutkannya bahwa pengangkutan kayu dari hutan hak/hutan Rakyat dalam tahun 2014 lalu mencapai kurang lebih 16 kasus yang ditemukan oleh dishutbun Torut dan dilakukan pembinaan terhdapa pelakunya serta diberikan sosialisasi bagimana mengangkut kayu dari hutan Hak/Rakyat karena dari pengakuan mereka bahwa mereka belum memahami prosedur pengurusan ijin pengangkutan kayu. Dan untuk ilegal loging ada 7 kasus, yang mana 2 diantaranya langsung ditangani Polres Tana Toraja. Untuk itu Dishutbun berharap masyarakat kedepan untuk tidak melakukan aktivitas dalam kawasan hutan lindung, seperti penebangan/pemungutan hasil hutan berupa kayu, membangun dalam kawasan hutan, melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau ekspoitasi bahan tambang dalam kawasan hutan tanpa izin mentri. Dan bagi masyarakat yang ingin mengankut kayu dari hutan Hak/Rakyat harus memiliki dokumen sah yang dikeluarkan dishutbun. (Yudha Sirenden)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah