Headlines News :
Home » , » Penjelasan Setjen DPR soal Dugaan Kunker Fiktif

Penjelasan Setjen DPR soal Dugaan Kunker Fiktif

Written By Jainal Fatmi on Sabtu, 14 Mei 2016 | 00.22

Jakarta: Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengklarifikasi dugaan kunjungan kerja perseorangan anggota DPR diduga merugikan keuangan negara Rp945,4 miliar. Dugaan itu berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Suratna, menegaskan Setjen DPR tidak pernah mengirimkan surat kepada fraksi-fraksi terkait kunjungan kerja perseorangan anggota DPR yang diduga merugikan keuangan negara Rp945,4 miliar.

Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa Sekretariat Jenderal DPR sudah menerima laporan dari BPK dan menindaklanjuti dengan menyurati seluruh fraksi.

"Sekretariat Jendera DPR RI tidak pernah mengirim surat kepada fraksi-fraksi di DPR RI terkait proses pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2015 di Sekretariat Jenderal DPR, termasuk di dalamnya kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan secara perorangan oleh Anggota DPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat," kata Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Suratna, di Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Suratna juga menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan BPK merupakan dugaan potensi yang belum dapat diyakini kebenarannya.

"Apa yang disebut dengan kerugian negara dalam pemberitaan media, sejatinya belum merupakan kerugian negara, namun lebih kepada dugaan potensi yang belum dapat diyakini kebenarannya. Karena belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan sebagai bukti riil sebagaimana dinyatakan oleh BPK. Perlu ditegaskan di sini, sesuai dengan Pasal 211 ayat (6) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan bahwa laporan kunjungan kerja anggota disampaikan oleh anggota kepada Fraksinya masing-masing. Sebelum adanya pemeriksaan BPK, telah banyak anggota yang menyampaikan laporan kunjungan kerja ke fraksinya," papar Suratna.

Hingga saat ini, Setjen DPR terus menghimpun laporan kunker anggota DPR dan menyerahkan jumlah laporan kunker tersebut kepada BPK.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan, BPK membenarkan adanya audit terhadap keuangan DPR RI. Namun hingga kini audit masih berjalan.

Harry Azhar juga menjelaskan bahwa audit dilakukan dalam semua aspek, termasuk kunjungan kerja anggota DPR. Namun, dia tidak mengetahui jumlah kerugian negara dalam kunjungan kerja itu, seperti yang disebutkan Fraksi PDI Perjuangan sebesar Rp945,4 miliar.

"Saya tidak tahu angkanya berapa, karena itu sedang diaudit. Yang kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015. Dan hasilnya baru akan disampaikan pada Juni nanti," ujar Harry Azhar Azis, Kamis, 12 Mei 2016.(Mtv)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah