Headlines News :
Home » , » BPK Beri 3 Rekomendasi Agar Pemprov DKI tak Kecolongan Tanah

BPK Beri 3 Rekomendasi Agar Pemprov DKI tak Kecolongan Tanah

Written By Jainal Fatmi on Senin, 15 Agustus 2016 | 23.51

Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan tiga rekomendasi agar Pemprov DKI Jakarta tak kehilangan asetnya. Rekomendasi diberikan menyusul banyaknya temuan BPK terhadap aset tetap berupa tanah yang tidak diinventarisir.

Kepala Humas dan Kerja Sama Luar Negeri BPK RI, Yudi Ramdan menjelaskan, tiga rekomendasi itu berisi imbauan kepada Pemprov DKI mencatat kepemilikan aset, mengusai fisik dan harus mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

"Aset itu harus memiliki kepastian. Kepastian administrasi, kepastian fisik dan kepastian hukum," kata Yudi, Senin (15/8/2016). Dijelaskan Rudi, tiga rekomendasi itu buat mencegah adanya gugatan hukum karena aset yang terbengkalai. Rudi bilang, auditor BPK juga bekerja atas tiga landasan tersebut. "Tiga hal itu selalu menjadi concern auditor BPK dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.
 
Rudi mengungkapkan hampir 85 persen aset tanah milik Pemprov DKI bermasalah atau tidak tercatat. Dia menyayangkan buruknya sistem menajemen aset Pemprov DKI. "Total aset Rp300 triliun lebih, hampir 85 persen aset tetapnya tidak jelas," kata Yudi.‎

Sekadar diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki aset senilai Rp363,5 triliun. Nilai tersebut berdasarkan catatan terakhir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Aset tersebut terdiri dari tanah senilai Rp284 triliun, peralatan dan mesin senilai Rp18,9 triliun. Kemudian, aset gedung dan bangunan senilai Rp24,1 triliun.

Aset jalan, irigrasi dan jaringan senilai Rp32,3 triliun, aset kontruksi dan pengerjaan senilai Rp2,6 triliun, dan aset tetap lainnya senilai Rp1,4 triliun.

"Itu aset tetap DKI per Desember 2015," kata Kepala bidang Pengendalian dan Perubahan Aset DKI Jakarta Hafid kepada wartawan, Jakarta Pusat, Rabu 10 Agustus.

Aset-aset tersebut belum termasuk yang bersengketa. Di tahun 2015, sedikitnya ada empat kasus yang masih dalam gugatan di pengadilan.

Sebanyak 16 bidang tanah dengan luas 503.824 meter per segi masih dalam proses di pengadilan negeri. Sedangkan, 10 bidang tanah seluas 339.427 meter per segi dalam proses di tingkat pengadilan tinggi.

Selain itu, ada pula 11 bidang tanah seluas 563.229 meter per segi  dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Terakhir, sembilan bidang tanah seluas 165.257 meter per segi masih dalam tahap peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi.(mtvc)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah