Headlines News :
Home » , » Carut Marut Lahan DKI

Carut Marut Lahan DKI

Written By Jainal Fatmi on Minggu, 14 Agustus 2016 | 16.14

JAKARTA, MP - Permasalahan lahan masih terus terjadi di DKI Jakarta. Tercatat hingga kini masih ada sekitar 2.800 dari 5.800 bidang tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum bersertifikat. Hal ini menyebabkan sejumlah lahan milik Pemprov DKI diserobot oknum pihak swasta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui banyak aset Pemprov DKI yang terbengkalai. Hal ini disebabkan minimnya pengawasan dari tiap-tiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
Selama ini SKPD dinilai sangat getol membebaskan lahan-lahan di Ibu Kota. Namun, pembebasan itu tidak diiringi dengan pembuatan sertifikat. Kejadian ini membuat banyak lahan milik Pemprov DKI yang diklaim oknum tertentu.

"Banyak lahan yang sudah dibebaskan tapi tidak diurus. Tidak dibuat sertifikat dan tidak ada pembangunan fisik," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 10 Agustus 2016.


Lahan sengketa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di kawasan Permata Hijau. Foto: MTVN/Achmad Zulfikar Fazli 

Ada beberapa lahan yang diklaim oknum tertentu, di antaranya tanah Pemprov DKI di perumahan Permata Hijau. Kasus penjualan aset Pemprov DKI Jakarta ini terbongkar saat pengembang PT Permata Hijau menunaikan kewajiban atas fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemprov DKI sebesar 45 hektare dari 152 hektare lahan. Dari kewajiban itu seluas 2975 meter diakui oleh seseorang pihak swasta, Muhammad Irfan (MI).

Dengan bermodalkan girik, Irfan mengklaim sebagai ahli waris dari lahan yang berada di tengah-tengah perumahan mewah tersebut. Kemudian, Irfan mengajukan permohonan pembuatan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan.

Untuk memuluskan aksinya, Irfan diduga menyuap Wakil Ketua Panitia Pemeriksa Tanah BPN Jakarta Selatan Agus Salim (AS), sehingga sertifikat tersebut terbit pada 2014. Dalam sertifikat itu tercantum atas nama Rohani, kerabat Irfan.

Setelah sertifikat tanah terbit, Irfan menjual lahan itu kepada swasta pada 2014 senilai Rp36 miliar. Akibat perbuatan Irfan, Pemprov DKI menderita kerugian yang ditaksir mencapai Rp120 miliar. Jumlah itu merupakan hasil penghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah itu yang berkisar antara Rp40 juta-Rp50 juta per meter pada 2014.

Kasus serupa juga terjadi pada lahan milik Pemprov DKI di Cengakreng Barat. Tak tanggung-tanggung lima orang mengklaim kepemilikan atas lahan yang rencananya bakal dibangun rumah susun (rusun) oleh Pemprov DKI, itu.

Awal mula munculnya polemik ini terjadi setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada kejanggalan pembelian lahan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI dari seorang bernama Toeti Noezlar Soekarno senilai Rp668 miliar.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI 2015, pembelian lahan di Cengkareng Barat itu mengindikasikan kerugian negara. BPK menyebut lahan yang diklaim milik Toeti sebenarnya milik Pemprov DKI melalui Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP). Bukti kepemilikan Pemprov DKI berbentuk Girik C.

Kemudian, Iskandar Dinata dan Dedih Alamsyah, ahli waris almarhum Haji Matroji nongol dalam kasus ini. Dia juga mengklaim memiliki bukti kepemilikan tanah Cengkareng Barat seluas 11,8 hektare. Bukti itu berupa dokumen Perjanjian Perikatakan Jual Beli (PPJB) dengan Toeti.

Mendiang Haji Matroji diklaim lebih dulu membeli tanah 11,8 hektare dari Toeti pada 2008, sebelum dijual kembali oleh Toeti kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI pada 5 November 2015.

Di luar itu ada nama Deddy Budiman. Ahli waris dari Lie Goan Thiam ini mengaku sebagai pemilik lahan yang sah. Deddy memegang bukti kepemilikan berupa Girik C Nomor 1033 Persil 82a S.II dan Persil 82b S.III seluas 90.541 meter persegi atau sekitar 9 hektare.

Girik milik Deddy merupakan hasil konversi tiga Eigendom Verponding Nomor 8012, 5769, dan 5604 yang dikeluarkan pemerintah Hinda Belanda pada 22 Januari 1906 atas nama Lie Kian Tek. Deddy masih dalam garis keturunan keluarga Lie.

Terakhir, Paul Handoko yang mengklaim sebagai pemilik 3,6 hetare dari 4,6 hektare lahan Cengkerang Barat. bukti kepemilikan tanah itu berbentuk girik C bernomor 1033 dengan tiga persil, yakni persil nomor 31, persil nomor 82, dan persil nomor 146 di Cengkareng Barat. Tanah itu dibeli dari pemilik sebelumnya, Jimmy Subagia Mulyadi alias Lie Goan Tiam, "Saya beli 1991 dengan akte notaris F.J. Mawati."

(Baca: Kini Ada 5 Pengaku Lahan di Cengkareng Barat)

Ada pula sengketa lahan di Taman BMW, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang melibatkan pihak swasta yakni PT Buana Permata Hijau dengan Pemprov DKI. Sengketa kasus ini sudah sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Kasus ini bermula saat Pemprov DKI membutuhkan seluas 32 hektare lahan untuk membangun stadion di Taman BMW. Kemudian, Pemprov DKI mendapatkan dua sertifikat lahan dengan luas 11 hektare yang dikantongi Dinas Olahraga dan Pemuda DKI. selain stadion, Pemprov DKI juga akan membangun ruang terbuka hijau yakni taman beserta danau di area itu, maka juga diajukan sertifikat untuk 3 bidang lahan seluas 10 hektare ke BPN.

Anggaran pembangunan stadion BMW ini dibutuhkan Rp1,2 triliun secara multi years dalam tiga tahun. Namun, di tengah jalan, pengadilan membatalkan dua sertifikat lahan yang sudah dipegang Pemprov DKI.



Lokasi lahan sengketa di Permata Hijau

Mafia Tanah

Kasus penyerobotan tanah Pemprov DKI di kawasan Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, didalangi komplotan mafia tanah. Mereka memanfaatkan Muhammad Irfan (MI) agar tak terendus para penegak hukum.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Jakarta Selatan Yovandi Yazid mengakui, Irfan tidak bergerak sendiri. Ada mafia yang mendanai semua pengurusan kepemilikan tanah.

"Mafia di balik Irfan itu orang berduit, kita rahasiakan dulu," kata Yovandi kepada Metrotvnews.com, Kamis 11 Agustus 2016.

Menurut Yovandi, mafia tanah tersebut kerap mencaplok tanah milik Pemprov DKI. Modusnya, mengutus seseorang untuk mengurus dokumen kepemilikan tanah dengan memberi imbalan kepada oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pejabat kelurahan, "Mereka pemain lama."

Yovandi memandang, kejadian ini terjadi lantaran kurang baik pengelolahan yang dilakukan Pemprov DKI. Yovandi juga menyayangkan sikap BPN yang tak teliti dalam memberikan sertifikat pada lahan milik Pemprov DKI yang terletak di di Jalan Biduri Bulan dan Jalan Alexandri RT 08 RW 01, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Padahal, Yovandi menyebut bila saja petugas BPN turun ke lapangan dan bertanya pada warga sekitar, pemilik tanah itu akan terjawab. Yakni milik Pemprov DKI. Hal itu juga terlihat dari gambar set plain yang menunjukkan bahwa lahan itu tidak untuk hunian.


Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jakarta Selatan Yovandi Yazid. Foto: MTVN/FIkar.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Pemprov DKI tak tinggal diam melihat berbagai masalah lahan yang ada di Jakarta. Kedua pihak bertemu dan bersepakat percepatan sertifikasi tanah di wilayah DKI Jakarta.

Data yang dimiliki BPN, tercatat sekitar 20,64 persen atau 292.655 bidang tanah di Jakarta belum terdaftar atau memiliki sertifikat. Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menjelaskan, BPN akan memetakan ulang seluruh wilayah Jakarta. Seluruh tanah yang sudah dipetakan harus diregistrasi.

"Tahun depan seluruh tanah di DKI bersertifikat," kata Sofyan.

Pemprov DKI juga diminta dapat memanfaatkan tanah terlantar di Ibu Kota untuk pembangunan dan kepentingan umum. Cara itu dapat meminimalisir penyerobotan lahan.

Apalagi, Sofyan memandang lahan yang terlantar telah merusak keindahan kota.  "Kalau statusnya sudah jelas kembalikan pada pemiliknya. Bisa dibikin taman, jogging track, ini dalam rangka keindahan kota," ujar Sofyan.

Ahok menyambut baik permintaan itu. Sebab, masalah sengketa tanah di DKI kerap berproses sangat lama. "Di jalan protokol seperti di Kuningan, tanah enggak bisa dipakai karena sedang sengketa. Kadang sengketa bukan dua pihak, tapi sepuluh pihak, pusing kita," kata Ahok.

Ahok berencana menggunakan tanah terlantar untuk taman, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), lahan parkir, atau digunakan oleh pedagang kaki lima (PKL), "Sehingga Jakarta tidak ada lagi lokasi kumuh karena tanah terlantar."

Rumitnya Sertifikasi Aset DKI

Membuat sertifikat tanah di DKI bukan perkara mudah. Rumitnya birokrasi membuat Pemprov DKI lambat dalam menyertifikatkan tanah yang telah dibebaskan. Hal ini terjadi lahan seluas 17 ribu meter persegi di Marunda, Jakarta Utara.

Lahan itu telah dibebaskan sejak 2010. Awalnya, lahan itu akan digunakan sebagai lapangan sepak bola. Namun, hingga kini lahan tersebut tak dapat dimanfaatkan Pemprov DKI lantaran tak kunjung bersertifikat.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Disorda DKI Jakarta, Sunaryo mengatakan, sulitnya memberikan sertifikat karena anggaran yang dimilikinya tak cukup. Selain soal anggaran, Disorda juga terkendala urusan administrasi.

Sunaryo menceritakan, pihaknya sudah bolak-balik ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Jakarta Timur. "Tapi surat-menyurat kami ditolak dengan alasan lahan lebih dari 5 ribu meter diurus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," ujar Sunaryo.

Setelah mengurus ke BPKAD, Disorda kembali kecewa, ternyata penyertifikatan hanya boleh diajukan oleh suku dinas masing-masing wilayah, dalam hal ini Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Jakarta Timur.

"Anggaran terhambat. Administrasi juga, karena sempat dibolak-balik," kata pria yang sudah bekerja tiga tahun di Disorda DKI Jakarta itu.

Disorda DKI sendiri sudah kehilangan lapangan sepak bola seluas 5.364 di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat. Sebagai pemegang sertifikat, Disorda merasa lahan itu miliknya. Namun, ada warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Mahkamah Agung menyatakan Disorda kalah pada 2013.

Kini Disorda kembali terancam kehilangan lahan seluas 7.200 meter persegi di daerah Hek, Kramatjati, Jakarta Timur. Setelah kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kini Pemprov DKI banding.

Namun, pakar pertanahan dari Universitas Padjajaran Bernhard Limbong berpandangan berbeda. Bernhard menilai tidak semua pembuatan sertifikat itu rumit. "Sebenarnya rumit itu tergantung, kalau semua persyaratan terpenuhi kalau ada yang menghalang-halangi menyalahi hukum," kata Bernhard kepada Metrotvnews.com, Jumat (12/8/2016).

Reformasi Total BPN

Bernhard menilai petugas BPN seharusnya dapat pro aktif atau 'jemput bola' mengingatkan masyarakat tentang syarat-syarat membuat sertifikat. Hal ini untuk memudahkan masyarakat maupun Pemda dalam menyertifikatkan tanahnya. Menurut Bernhard, petugas BPN seharusnya bilang, "Oi kalian yang membutuhkan sertifikat harus begini, begini, begini."

BPN, lanjut Bernhard, seharusnya juga dapat berlaku adil dalam menerbitkan sertifikat tanah. Jangan hanya kepada koorporasi pengurusan sertifikat itu dipermudah, sedangkan, jika Pemerintah Daerah yang meminta dipersulit.

Bernhard menyadari adanya perbedaan persyaratan antara pengajuan sertifikat yang dilakukan perseorangan dan bukan perseorangan, seperti Pemda. Namun, hal itu bukan berarti pelayannya dilakukan berbeda.

"Bagi orang tertentu gampang saja (mengurus sertifikat), koorporasi kelihatannya gampang toh. Jadi birokrasi BPN harus berpikir jernih dan bekerja sama dengan masyarakat terutama yang membutuhkan sertifikat. Pemda ini juga kan konstituennya, jadi jangan dibeda-bedakan, koorporasi cepat ini kok lama," kata Bernhard.

Untuk mengakhiri kemelut tanah ini, Bernhard menilai harus ada reformasi total di internal BPN dan memperketat pengawasan dalam membuat sertifikat. Benhard menyebut kasus lahan ini terjadi lantaran selama ini banyak oknum petugas BPN yang tak jujur dan berkompeten dalam bekerja.

"Jadi intinya harus ada reformasi total dan diawasi orang yang mengerti keagrariaan," tegas Bernhard.(mtv)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah