Headlines News :
Home » , » Penjelasan BPN Jaksel Soal Kasus Lahan Permata Hijau

Penjelasan BPN Jaksel Soal Kasus Lahan Permata Hijau

Written By Jainal Fatmi on Minggu, 14 Agustus 2016 | 15.58

JAKARTA, MP - Lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kompleks Permata Hijau, Grogol Utara, Jakarta Selatan, diduga diserobot Muhammad Irfan (MI). Irfan mengaku ahli waris yang memiliki hak tanah seluas 2.975 meter dengan bukti kepemilikan berupa girik.

Diduga Irfan menyuap pejabat Kelurahan Grogol Utara untuk mengeluarkan surat keterangan permohonan penerbitan sertifikat tanah. Irfan juga disebut memberi duit pelicin kepada Agus Salim (AS), staf di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan, agar sertifikat bisa diterbitkan.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Jakarta Selatan Taufik Rokhman menjelaskan, pihaknya tidak memiliki hak menguji seluruh materi dokumen persyaratan pengajuan sertifikat dari masyarakat. BPN akan memproses penerbitan sertifikat jika semua syarat terpenuhi. Irfan bisa mengantongi sertifikat karena semua syarat dokumen yang diajukan ke BPN Jaksel lengkap.

"Tugas kami melayani. Kami tidak berhak menguji dokumen pemohon, tapi kita juga lakukan survei, untuk membuktikan kepemilikan tanah," jelas Taufik saat ditemui Metrotvnews.com di Kantor BPN, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (12/8/2016).‎

Taufik menambahkan, setelah persyaratan administrasi selesai, maka dilakulkan survei lokasi (plot survey). Setelah itu, baru dilakukan pengukuran bidang tanah. Pengukuran harus dihadiri dan disaksikan pemilik tanah yang bersebelahan dengan bidang tanah yang dimohonkan dan aparat desa setempat.

Intinya, proses pengukuran tanah wajib memenuhi asas Kontradiktur Delimitasi. Semua pihak tidak ada yang keberatan atau dirugikan. Semua pihak yang hadir harus memberikan kata sepakat pada lembar formulir yang disediakan BPN.

"Jadi harus tahu batas kanan dan kiri, pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan harus menunjukkan batasnya di mana. Jadi bukan begitu ada lahan kosong langsung main ukur saja. Kalau ada yang keberatan, pengukuran dibatalkan. Petugas kita juga harus ada surat tugas," terang dia.

Pengakuan Irfan, pengukuran tanah di Kompleks Permata Hijau dilakukan juru ukur Agus. Pengukuran dilakukan pada 2014. Masyarakat yang berada di dekat lokasi mengaku tanah tersebut milik Pemprov DKI.

Karena itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jakarta Selatan Yovandi Yazid menduga petugas BPN tidak teliti. Yovandi bilang, petugas BPN tidak mengecek lahan yang berada di Jalan Biduri Bulan dan Jalan Alexandri RT 08 RW 01, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, itu dengan baik.

Yovandi menyebut bila saja petugas BPN turun ke lapangan dan bertanya pada warga sekitar, kepemilikan tanah tak akan beralih tangan. Hal itu juga terlihat dari gambar set plain yang menunjukkan bahwa lahan itu tidak untuk hunian.

"Jadi sertifikatnya (sudah) dikondisikanlah," ucap Yovandi.‎‎

Kasus penjualan aset Pemprov DKI Jakarta ini terbongkar saat PT Permata Hijau selaku pengembang memberikan kewajibannya atas fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemprov DKI sebesar 45 hektare dari 152 hektare lahan kepada Pemprov DKI. Dari kewajiban itu, seluas 2.975 meter diakui oleh Irfan sebagai ahli waris tanah. Irfan menjual tanah itu kepada swasta seharga Rp36 miliar.

Akibatnya negara menelan kerugian hingga Rp120 miliar. Jumlah itu merupakan hasil perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berkisar antara Rp40 hingga Rp50 juta per meter pada 2014.

Sudah ada dua tersangka dalam kasus ini, yakni Irfan dan Agus. Yovandi menyebut tak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka lain. Bahkan, Yovandi mengakui kini tengah membidik oknum lain di BPN yang 'bermain'.(Mtv)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah