Headlines News :
Home » , » Sejumlah Lurah di Jakut Dilaporkan Warga & LSM

Sejumlah Lurah di Jakut Dilaporkan Warga & LSM

Written By armen on Jumat, 17 November 2017 | 10.19

Jakarta-Kurang dari satu bulan sejumlah Lurah di Kota Adm Jakarta Utara banyak di laporkan warganya. Ironisnya laporan terkait dengan peremajaan RT maupun RW. Padahal siklus peremajaan RT dan RW sesuatu yang rutin dilakukan dan diharapkan semua dapat berjalan secara normatif.

Namun pada kenyataanya banyak terjadi permasalah secara teknis baik sebelum maupun sesudah peremajaan organisasi binaan pemerintah yaitu RT maupun RW, yang berdampak hubungan sosial masyarakat. Hal ini mengundang pertanyaan di kalangan masyarakat atas pembinaan oleh Pemkot Jakarta Utara.

"Menurut saya Pemerintah Kota Jakarta Utara yang di pimpin oleh Bapak Husein Murad, penilaian saya telah gagal melakukan pembinaan kepada anak buahnya, para lurah itu. Kalau ada lurah di laporkan warga, pemerintah Kota dan DKI juga harus bertanggungjawab," kata Ruben Sitorus, Ketua DPD Prov DKI Jakarta Lembaga Sosial Masyarakat Garda Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat (LSM Garda P3ER), Kamis, 16/11/2017.

Pertimbangannya, kata dia, tidak ada satupun lurah di Jakarta Utara yang ditugaskan menjadi pamong di tengah masyarakat tanpa restu dari Walikota maupun Gubernur. Untuk memposisikan lurah terjun di masyarakat tentunya dengan pertimbangan selain itu pembinaan dan pengawasan juga terus melekat.

"Hampir setiap waktu lurah maupun camat rapat di walikota Jakarta Utara, untuk apa? contoh saja acara sosialisasi pergub maupun perda DKI, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja. Kerja untuk siapa? ya melayani masyarakat dengan baik. Itu yang saya tahu dalam hal ini, otomatis walikota melekat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak buahnya itu," ulasnya.

Selain itu, dikatakannya, APBD yang terkuras yang sebenarnya di tujukan pada peningkatan SDM Aparatur Sipil Nasional (ASN/PNS) melalui kegiatan rapat, sosialisasi dan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) menjadi tidak efektif. Ujung-ujungnya, kata Ruben, masyarakat yang dirugikan sudah bayar pajak untuk menggaji mereka tapi masih juga di kecewakan.

"Saya tidak tahu persis bagaimana cara walikota membina para lurahnya. Apakah sebatas seremonial saja atau sebatas menghimbau atau juga perintah dan arahan kepada lurah untuk melayani masyarakat dengan baik, dan baik-baik. Atau mungkin karakter lurahnya yang datang, absen, dapat snak, manggut-manggut sudah seperti itu," kritik dia, kepada wartawan, di satu tempat di Koja, Jakarta Utara.

Bagaimanapun, analisis Ruben, salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah kelurahan yang membawa efek domino pada kelangsungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Pemprov DKI Jakarta adalah meminimalisir pengaduan masyarakat.
"Bukan berarti tidak ada masalah di tengah masyarakat. Tetapi dengan bekal lurah yang memadai, yang membawa amanat tugas dinas dari walikota dan gubernur seharusnya mampu mengatasi setiap masalah kemasyarakatan sehingga tidak sampai meluas. Lurah harus pandai, mengetahui pokok masalah, mengetahui pergub, perda dan UU dan termasuk mengambil hati masyarakat. Jangan tembang pilih, jangan intervensi untuk kepentingan kelompok. Kalau itu dilakukan imbasnya pada citra pembina mereka yaitu walikota dan gubernur," pungkasnya.

Sebelumnya, catatan situs ini sejumlah lurah yang di laporkan warganya dan menjadi konsumsi publik antara lain Lurah Pluit terkait peremajaan RW 17 pada (15/11/2017), Lurah Penjaringan terkait peremajaan RW 4 pada (27/10/2017) dan Lurah Papanggo terkait peremajaan RT 13 RW 08 pada (31/10/2017).

Sementara itu, Walikota Jakarta Utara Husein Murad saat diminta tanggapannya melalui sambungan whatsapp membantah penilaian tersebut. Menurutnya, itu tidak jelas harus jelas tolak ukurnya.
"Gak begitulah, kata siapa?" jawab Husein, Kamis malam (16/11/2017).
"Yang adukan siapa lalu masalahnya apa. Yang aduin siapa, kata siapa, harus jelas tolak ukurnya, jangan opini-opini tolak ukurnya apa. Gak jelas kalau beritanya seperti itu. Itu jawabannya.

Orang nomor satu di Jakarta Utara itu mengaku saat di konfirmasi sedang melaksanakan rapat dengan gubernur DKI Jakarta, dan akan dilanjutkan untuk mendapatkan arahan gubernur setelah jeda sholat Magrib.
"Kamu tahu gak kalau lurah sekarang ini saya kumpulkan di walikota sementara, saya lagi arahan gubernur, mau saya sampaikan apa yang diarahkan gubernur mau sampaikan malam ini juga ke lurah, kami tahu gak" tanya Husein.

Ia mengaskan penilaian tersebut harus mengacu pada banyak orang dan sejumlah lembaga resmi seperti dewan (dewan kota). "Jangan tanya hanya satu dua orang (lalu ditulis). Tanya masyarakat banyak, tanya lembaga - lembaga resmi ada banyak dewan. Ada 1,7 juta penduduk di Jakarta Utara ada dewan(Kota-nya) ada DPRD," tandas Husein mengakhiri tanggapannya seraya melanjutkan rapat arahan Gubernur. Met
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah