Headlines News :
Home » , » Keberadaan PT. Bososi Pratama Sudah Mengantongi Dokumen Lengkap dan Jelas

Keberadaan PT. Bososi Pratama Sudah Mengantongi Dokumen Lengkap dan Jelas

Written By armen on Kamis, 31 Januari 2019 | 12.39


Sultra MP - Meskipun banyak isu miring dan protes yang di lakukan oleh para penggiat aktifis (LSM) termasuk pemberitaan media di Sultra terkait pemberitaan mengenai PT. BOSOSI PRATAMA (BP), sesungguhnya itu adalah masa lalu yang di alami oleh perusahaan sejak tahun 2011, itupun hanya sebatas kelalaian administrasi yang tentunya ada prosesnya.

Hal into justru merupakan masukan positif dengan adanya warning persoalan isu yang ada mulai terkait ilegal Mining, perambahan kawasan hutan, sampai dgn kewajiban perusahaan bayar pajak, royalti, termasuk PNBP, PT. bososi mampu menyelesaikan secara bertahap dan sebenarnya itu patut di apresiasi.

sebagai penggiat LSM lokal, lembaga studi kajian pembangunan (LESKAP) sontak saja terheran, loh ada kepentingan apa di balik semua ini sampai-sampai yang katanya LSM nasional ikut ber koar-koar. Kami juga tidak diam jika PT. Bososi salah, namun jauh sebelum nya kami sdh telusuri bahwa apa yang di tuduh kan semua sudah Clear.

Saat di konfirmasi LESKAP dirumah kadiamannya Derektur PT. BP, namun beliau tidak ada ditempat,tiba-tiba Djaharuddin selaku tum infestigasi dari LSM LESKAP di datangi oleh seseorang bernama Aswan dan dia merupakan HRD dari PT. BP.

Ketika di konfirmasi terkait legalitas PT.BP, Aswan menjelaskan bahwa apa yang dituduhkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kepada PT. BP itu semua tidak benar. Pihak PT. BP mengenai Aktivitas pertambangan Nikel kami punya Dokumen yang lengkap sambil mengambil tas kofer berisi Dokumen untuk memperlihatkan kepada LSM LESKAP.

Perusahaan tambang PT Bososi Pratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel di wilayah Morombo kec. langgikima kab. Konawe Utara. Saat ini tengah kembali melakukan aktivitas penambangan dan penjualan Ore nikel sejak PP nomor 1 tahun 2014. Pasalnya, PT Bososi sudah mengantongi IPPKH dari kementerian kehutanan seluas 495,42 Ha, sebelum IPPKH terbit ada keputusan Bupati Konawe Utara nomor 472 tahun 2012 tentang kelayakan lingkungan pertambangan biji nikel PT Bososi, Selain itu ada surat gubernur Sultra nomor 522/2726 tanggal 8 Agustus 2012 tentang hal memperoleh rekomendasi untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan, paparnya.
Ditambahkannya, disamping itu IUP nya juga jelas atas dasar keputusan bupati (KW.11 JN OP 001) belaku untuk jangka waktu paling lama sampai 2031. Lalu soal tuduhan tunggakan pembayaran PNBP, dinyatakan bahwa sampai 10 Oktober 2018 belum ada tercatat piutang PNBP atas nama PT Bososi Pratama pada acara rekonsiliasi piutang PNBP mineral dan batubara nomor 31/BAR-IUP/DBN.PW/X/2018 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) RI, jelas Aswan.

Setelah mendapat keterangan maupun informasi tersebut LSM LESKAP tentunya juga mengapresiasi kawan-kawan yang prihatin terhadap daerah kami, namun alangkah baiknya di lakukan konfirmasi awal kepada PT. BP dan menanyakan sampai dimana proses kelengkapan administrasi nya agar tidak menjadi opini yg menyesatkan.

LSM LESKAP saat ini hanya melihat dari sisi sosial ekonomi terkait keberadaan PT. BP di Marombo, karna banyak masyarakat lokal yang bergantung nasib di dalamnya. Mulai dari perekrutan karyawan, pemberdayaan, sudah barang tentu mempercepat laju perekonomian di lingkar tambang.

Untuk itu saya sebagai bagian dari tim investigasi di LSM LESKAP, mengharapkan kepada pihak PT. BP menjadi contoh dari sekian banyak IUP di sana terkait implementasi Corporate Social Responbility ( CSR ) lebih di tingkatkan, tegas Djaharuddin. HN/EDY,


Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah