Headlines News :
Home » , » Kasus Pertambangan di Sultra Menjadi PR Gubernur Ali Mazi.

Kasus Pertambangan di Sultra Menjadi PR Gubernur Ali Mazi.

Written By armen on Sabtu, 16 Februari 2019 | 15.26

Konut MP - Carut marutnya perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat pada era sebelum reformasi semakin dikacaukan oleh perizinan yang dikeluarkan oleh para Bupati (Kepala Daerah) dengan cara membabi buta. Memasuki tahun 2019, dunia pertambangan di Sulawesi tenggara masih diwarnai dengan menghalalkan segala cara. Kesemrawutan yang sudah terjadi beberapa tahun, tidak bisa ditertibkan dalam waktu sekejap. sebagai akibat oleh ambiguitas otoritas pemberi perizinan. 

Dengan diberlakukannya Undang Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, maka mulai Oktober 2016 lalu seluruh urusan pertambangan beralih ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi. sebagai penggiat pertambangan kami berharap agar kewenangan tersebut tidak di manfaatkan sebagai upaya mengambil kesempatan ( aji mumpung ) dan langkah mundur serta bukan semata-mata menjadikannya sebagai upaya cuci tangan melainkan sikat cuci bersih, merekonsiliasi, termasuk menata dan merenegoisasi ulang izin-izin yg sdh ada.

Khususnya di Kabupaten Konawe  Utara yang nyaris 2/3 wilayahnya adalah kabupaten nikel, pada tahun 2010 Jika di lihat dari jumlah total wilayah IUP yang sudah berstatus eksplorasi dan Operasi Produksi, bayangkan saja lebih luas wilayah konsesi iup daripada luas daratan Konawe  Utara. Namun ironis jumlah perusahaan pertambangan yang ada, tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan rakyat dan daerahnya.

Meski  Gubernur Ali mazi baru menjabat 5 bulan, ditambah dengan akhir-akhir ini issu seputar pertambangan ramai di bicarakan. Kami optimis bahwa beliau mampu menyelesaikan dengan baik tanpa ada sistem tebang pilih. Sumber daya alam Konut melimpah, tetapi masih banyak warganya yang miskin. Ini karena masih banyak preman berdasi yang menguasainya, ucap Ashari Ketua LSM LEMPETA Konut.

di tambah lagi Kehadiran dan komitmen KPK melirik pertambangan di wilayah Sultra, ini merupakan suatu kesempatan, motivasi, serta dukungan buat pemprov. Bukan sebaliknya di jadikan kekakuan apalagi ketakutan, ujarnya.

Harapan besar masyarakat lingkar tambang kepada pemerintah bukan saja mengejar kerugian negara terkait pajak pertambangan, namun yang lebih serius menjalankan amanah UU Minerba nomor 4 tahun 2009 agar pemegang iup dapat mengimplementasikan baik keselamatan pekerja, pengelolaan CSR, maupun hak-hak karyawan, yang paling penting adalah pengelolaan lingkungan. sudah saatnya bukaan tambang pada lahan terganggu di hijaukan kembali. karena tujuan dari dana jaminan reklamasi bukan semata di jadikan deposito tetapi lebih pada penggunaan nya yaitu Reklamasi. semoga bukan janji, tapi lebih pada kenyataan yang riil, tegas Ashari. Herman S



Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah