Headlines News :
Home » , » Tak Ada IPPKH, PT Daka Grub Bisa Terjerat Sanksi Pidana dan Administrasi

Tak Ada IPPKH, PT Daka Grub Bisa Terjerat Sanksi Pidana dan Administrasi

Written By armen on Sabtu, 30 Maret 2019 | 17.52

KENDARI - Izin yang dikantongi PT Daka Grup dalam menambang jauh dari kata lengkap. Setelah dituding tidak memiliki Izin Tampung Bahan Bakar Minyak (BBM), perusahaan milik Sahrin, adik Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara itu juga diduga tidak mengantongi  Izin Pinjam Pakai Kawasan  Hutan (IPPKH).   Padahal izin tersebut merupakan syarat bagi perusahaan dalam melakukan penambangan di kawasan hutan milik negara.  Anehnya, perusahaan tersebut sudah mengapal sebanyak 16 kali.

Kebenaran PT Daka tidak mengantongi IPPKH, diakui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengggara (Sultra), Ir H Rusbandrio, MP, via Whats up.

Menurutnya,  PT Daka Grup yang beroperasi di Desa Boe Dingin Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara belum punya IPPKH.  "Belum ada IPPKH nya," balas Rusbandrio via Whats Up saat dikonfirmasi  wartawan media ini.

Selain PT Daka Grub, Perusahaan tambang lainya yakni, PT Rizki Sinar  Biokas dan  PT Primastian  juga belum punya IPPKH. Hanya PT Paramitha yang sudah kantongi IPPKH. "PT Paramitha sudah IPPKH pak," ujarnya membalas pertanyaan  wartawan melalui Whats Up.

Aktifitas pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan milik negara tanpa adanya IPPKH, melanggar UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat 3. Pasal tersebut  dengan tegas mengatakan setiap orang  dilarang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri Kehutanan.  Berdasarkan aturan tersebut seharusnya kegiatan pertambangan belum bisa dilakukan.
Hal tersebut juga ditegaskan  dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan nomor: P.43/menhut-li/2008 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan (Permenhut 43/2008) yang mengatur bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar izin Menteri.

Terkait pengakuan Kadis Kehutanan Sultra tentang legalitas izin IPPKH PT Daka Grup, muncul  pertanyaan besar. Bagaimana bisa perusahaan tersebut mengeksplorasi kawasan hutan tanpa izin dengan nyaman.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bakin Sultra, La Munduru mengatakan, Perusahaan yang tidak mengantongi IPPKH dapat dikenai sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda Rp5 miliar. "sanksi tersebut diatur dalam pasal 78 ayat 6, UU Kehutanan,"Paparnya


Selain pidana lanjut Munduru, IUP  atau IUPK dapat dicabut oleh menteri, Gubernur, bupati dan walikota dengan alasan pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban sesuai pasal 119 UU Minerba. "Kami minta Gubernur Sultra segera bertindak tanpa pandang bulu. Masalahnya PT Daka sudah jelas jelas menyalahi aturan," Pungkasnya.  TIM
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah