Headlines News :
Home » , » Heriyanto : Bantuan Tak Sesuai Data, Pemda Harus Sigap Jika Masuarakat Komplein

Heriyanto : Bantuan Tak Sesuai Data, Pemda Harus Sigap Jika Masuarakat Komplein

Written By armen on Senin, 11 Mei 2020 | 12.05

Cirebon MP – Semenjak diberlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Pusat. Berbagai bantuan mulai mengalir baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi maupun pemerintah Daerah, data data masyarakat  yang masuk berupa  KTP dan KK  untuk  dasar menerima bantuan hampir seluruhnya tidak sesuai, hal ini  disebabkan oleh kurang Update nya  data lama dengan data baru dipemerintahan sendiri sehingga terjadi kekeliruan dan tak tepat sasaran.

Menanggapi keluhan masyarakat terkait  data yang kurang akurat. Angoita Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD)  dari Fraksi Partai Demokrat Heriyanto mengatakan ini kekeliruan  pemerintahan Daerah yaitu pemerintahan  Desa dan Kelurahan yang kurang Update data penduduk.

"sudah jelas ini merupakan tugas kita bersama terutama  pemerintah daerah  bahwa pemerintah daerah harus sering update data pertiga bulan sekali  dengan program SIKS  NG ..data ini berasal dari   tingkat desa dan kelurahan .Pemerintahan desa dan kelurahan memerintahkan kepada RT dan RW untuk mengupdate data atau menyetorkan data ke Desa atau kelurahan  masing masing pertiga bulan sekali, naaah  sebelum disetorkan ke pihak pemerintah daerah data tersebut yang sudah masuk ke pihak desa atau kelurahan harus di  musawarah kelurahan atau musyawarah desa terlebih dahulu", ucapnya melalui akun Face Booknya Heri Yanto Peduli Dekat .

Apakah RT RW rajin mengupdate data tersebut dan disetorkan ke kelurahan atau desa .jadi sebelum data tersebut disetorkan ke pihak desa atau kelurahan harus diupdate  terlebih dahulu jangan asal setor karna yang tau persis dilapangan maju mundurnya ekonomi  masyarakat tersebut adalah masyarakat lingkungan dan RT RW, tanya Hari.

Dengan sedikit sindiriran kepda masyarakat  Heri menpertayakan apakah ketika  pemilihan RT RW semua masyarakat peduli atau ikut andil atau bener bener  pemilihan RT RW dilakukan ? Jangan jangan dilingkungan masyarakatnya aja acuh tak acuh kalau ada pemilihan RT RW atau RT RW ini hanya ditunjuk lansung saja.

"jadi jangan salahkan juga RT RW karna kurangnya kepedulian  saat pemilihan RT RW . Maka banyak yang terjadi di tingkat bawah RT atau RW begitu setelah menjadi RT RW  orang saya mah enggak siap jadi RT atau RW  cuman masyarakat aja  dorong dorong saya suruh jadi RT atau RW",  katanya.

Dalam ucapanya anggota Dewan ini mengajak masyaraat  untuk berperan penting dalam pemilihan RT dan RW. Selain itu ia juga meminta kepada pemerintah untuk memeperhatikan  kesejahteraan pengurus RT dan RW.
 "Maka dari itu ayo kita benahi dari bawah kalau ada pemilihan RT dan RW masyrakat di himbau antusias dan ikut andil  karna ujung pangkalnya data  ada di RT dan RW. kepada pemerintah tolong perhatian kesejahteraannya kepada RT RW karna selama ini kesejahteraan RT RW itu hanya sebatas tali asih,  sangat miris sekali disaat seperti ini yang selalu disalahkan RT RW",   tutur Heri  sebagai perwakilan  DPRD Kabupaten Coiebon.

Ia  juga menegaskan dalam  ucapanya  apakah ketika pemilihan RT dan RW  masyarakat hadir untuk memilih.

"Punten nih apakah yang selalu menyiyir di medsos dan mengeluhkan masalah data tidak tepat sasaran,  waktu pemilihan RT RW ikut andil tidak ,  jangan jangan waktu pemilihan RT RW diam saja, eeehh pas kaya gini menyalahkan RT RW",  ujarnya.

Ketika dikomfirmasi melalui pesan singkatnya ( Whats App)  Heri mengatakan dari beberapa komentar para nitizen  dia mengambil kesimpulan  bahwa seharusnya bantuan yang bersumber dari Propinsi dan Pusat diserahkan saja kuotanya  ke pihak daerah.

"Dari  semua komentar  di Face Book (FB) bisa saya tarik kesimpulan bahwa seharusnya bantuan yang bersumber dari Propinsi dan Pusat alangkah baiknya diserahkan saja kuotanya ke pihak daerah jadi pemerintah jangan langsung mengeksekusinya contoh cirebon mendapatkan bantuan dari propinsi/ pusat buat program  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kis PBI sebesar 200 ribu per orang,  pemerintah pusat / propinsi jangan  jangsung mengeksekusi tapi kuota tersebut serahkan saja ke daerah,  biarlah daerah yang memverifikasi kebawah", harapnya  Minggu 10/5/2020.

Untuk menghindari kekacauan ini Pemerintah Daerah kususnya Kabupaten Cirebon di harapkan untuk campur tanganya lebih serius menanangani polemik data. Dan jajaranya bisa bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk lebih akurat. (met)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Kang Lintas | Lintas Daerah
Copyright © 2011. Metro Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Kang Lintas
Proudly powered by Lintas Daerah